Komnas HAM: Penangkapan BW Melanggar HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan adanya pelanggaran HAM oleh penyidik Bareskrim Polri ketika menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) 23 Januari 2015. Pelanggaran tersebut antara lain berupa penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang terjadi secara terstruktur.
"Terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran HAM. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ini bukan sesuatu yang koinsiden atau kebetulan," kata Ketua Tim Investigasi Komnas HAM Nur Kholis, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (4/2).
Menurut dia, penatapan tersangka dan penangkapan BW terkait dengan proses hukum calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) di KPK."Proses hukum terhadap BW mulai dilakukan setelah adanya tindakan hukum terhadap salah satu pimpinan Polri. Hal ini juga terjadi dalam kasus Bibit-Chandra, Susno Duadji, Djoko Susilo," kata dia.
Selain itu, lanjut Nur, kepolisian juga dinilai telah menggunakan kekuasaan yang eksesif yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya adalah penggunaan senjata laras panjang serta pengerahan kekuatan pasukan yang berlebihan.
"Komnas HAM menduga penggunaan upaya paksa serta penanganan perkara telah melampaui langkah yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian berdasarkan peraturan yang ada serta keluar dari praktik yang selama ini dilakukan," ujar Nur.
Bukti lainnya ditemukan Komnas HAM juga terkait pelanggaran terhadap proses hukum atau due process of law. Hal ini karena proses penangkapan tidak dilakukan sesuai Peraturan Kepala Polri Nomor 14 Tahun 2012, yakni tidak didahului surat panggilan.
"Penanganan proses hukum terhadap BW juga dilakukan dengan proses yang tidak jujur," kata dia.
Terakhir, kata Nur, Komnas HAM juga menilai kepolisian telah menerapkan hukum secara tidak proporsional dalam penggunaan Pasal 242 juncto 55 KUHP terhadap kerja-kerja advokat sehingga dapat mengancam profesi advokat.
Da menegaskan, kesimpulan tersebut diumumkan setelah Komnas HAM meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dalam penangkapan BW. Merekaantara lain para Komisioner KPK yaitu Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, Kabareskrim Polri Budi Waseso, Wakapolri Badrodin Haiti, Tim Sembilan yang diketuai Buya Syafii Maarif, Ombudsman, termasuk mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara.
Penyelidikan Internal Polri
Berdasar kesimpulan tersebut, kata Nur, Komnas HAM meminta Polri untuk melakukan penyelidikan internal atas penangkapan BW.
"Melakukan penyelidikan internal atas dugaan adanya abuse of power dalam penetapan tersangka BW yang diduga kuat terkait dengan proses hukum beberapa anggota kepolisian," kata Nur.
Selain itu, Komnas HAM juga meminta Polri melakukan perbaikan peraturan internal di kepolisian untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Nur meyakini, tidak akan terjadi konflik kepentingan jika Polri melakukan penyelidikan terhadap internalnya sendiri.
Dia percaya, Polri memiliki unit yang netral dan independen untuk mencari kebenaran terhadap masalah ini. Dia juga mengaku tak mau berandai- andai seandainya rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan oleh kepolisian.
"Kami mengharapkan kepolisian bisa menghargai agar peristiwa semacam ini tidak terulang," ujar Nur.
Tindakan Tegas Presiden
Lebih lanjut Nur juga meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU 39 tahun 1999 tentang HAM untuk memastikan keamanan bagi seluruh jajaran KPK agar menjalankan tugasnya dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"Melakukan tindakan remedial terhadap pimpinan KPK dikarenakan adanya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dari kepolisian," kata Nur.
Nur menjelaskan, remedial diperlukan untuk memberikan pemulihan nama baik serta memberikan proteksi terhadap pimpinan KPK yang melaksanakan masa tugasnya.
Rekomendasi lain yang diberikan Komnas HAM yaitu mendesak presiden untuk melakukan pencalonan Kapolri sesuai mekanisme pemilihan yang berlaku.
"Menggunakan mekanisme pemilihan Kapolri sesuai dengan praktek yang selama ini dijalankan. Meminta masukan dari lembaga-lembaga terkait yaitu KPK, PPATK dan Komnas HAM," kata dia.
Sebelumnya, BW ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh Bareskrim Polri atas dugaan mengarahkan saksi memberi keterangan palsu saat sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 lalu. Saat itu, BW menjadi pengacara salah satu pihak yang bersengketa.
Tak lama setelah itu, satu persatu tiga pimpinan KPK tersisa juga dilaporkan ke polisi atas tuduhan yang berbeda. Hal ini terjadi setelah KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.

0 Response to "Komnas HAM: Penangkapan BW Melanggar HAM"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel