Pemkab, Lembaga Terkorup Di Indonesia

Advertisement

Masukkan script iklan 970x90px

Pemkab, Lembaga Terkorup Di Indonesia

Senin, 09 Februari 2015

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumumkan, dari 14 lembaga negara paling rawan korupsi, urutan pertama diduduki pemerintah kabupaten (pemkab).

"Dari 14 lembaga, lembaga paling rawan tingkat korupsinya (urutan pertama), yaitu lembaga pemerintahan kabupaten (pemkab) dengan jumlah 246 kasus," ungkap Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Suanaryanto, kepada sejumlah wartawan dalam konferensi pers "Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011" di Kantor ICW, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Di peringkat kedua, lanjut Agus, diduduki kelembagaan dalam naungan pemerintah kota (pemkot) yang memiliki 56 kasus dan disusul pada peringkat ketiga, yakni seluruh lembaga di pemerintah provinsi (pemprov) dengan jumlah 23 kasus.

"Tingginya jumlah kasus yang terjadi di lingkungan Pemkab, berdampak pada terjadinya potensi kerugian negara yang mencapai hingga Rp 657,7 miliar," jelasnya.

Menurutnya, fenomena berulang tingginya tingkat korupsi di Pemkab dan Pemprov, menunjukan begitu sulitnya menyadarkan pemberantasan korupsi kepada kepala daerah. Terlebih, kepala daerah kerap tersandera proses Pilkada yang diwarnai politik uang atau donatur-donatur gelap sebagai investasi politik.

Urutan keempat diduduki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 18 kasus korupsi. Menurutnya, walaupun jumlah korupsi di lembaga ini relatif lebih kecil dibanding Pemkot dan Pemprov, namun potensi merugikan negaranya di posisi kedua setelah Pemkab, yakni mencapai Rp 249,4 miliar. "Baru diikuti pemprov yang mencapai Rp 88,1 miliar," ucapnya.

"KPU/KPUD sebagai lembaga terkorup kelima, 14 kasus dengan nilai keruhian negara Rp 26 miliar. Keenam, kementerian dengan 13 kasus dengan kerugian negara Rp 56 miliar," rincinya.

Sedangkan untuk posisi ketujuh hingga empat belas, masing-masing; BUMD dengan 12 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 69 miliar, DPRD/DPR (10 kasus Rp 8 miliar) , Badan (8 kasus Rp 15 miliar), perguruan tinggi (7 kasus Rp 12 miliar), pengadilan (4 kasus Rp 2 miliar), kejaksaan (4 kasus Rp 0,8 miliar), Ormas atau LSM (2 kasus Rp 24 miliar), dan Bank Indonesia (1 kasus Rp  belum diketahui). [IS]