Sutan Beri Informasi Anggota DPR Penerima Suap

Advertisement

Masukkan script iklan 970x90px

Sutan Beri Informasi Anggota DPR Penerima Suap

Senin, 09 Februari 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana, Senin (2/2), di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Politisi dari Partai Demokrat ini diduga menerima suap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebelum ditahan, Sutan memberikan informasi kepada penyidik KPK tentang rekan-rekannya di Komisi VII DPR periode 2009-2014 yang diduga juga menerima suap dalam kasus ini.
Sutan yang kemarin selesai menjalani pemeriksaan terlihat mengenakan rompi tahanan warna oranye saat keluar dari gedung KPK sekitar pukul 18.45. Dia menuju mobil tahanan yang membawanya ke Salemba. Sementara itu, mobil Toyota Alphard yang mengantarnya ke KPK untuk diperiksa pada pagi hari ditumpangi pengawalnya dan tampak mengikuti dari belakang. Sutan tak banyak bicara terkait penahanannya. ”Saya mengikuti prosedur. Benar tidaknya, tunggu di pengadilan,” ujarnya.
Babak baru
Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP menuturkan, penahanan Sutan juga membuka babak baru kasus dugaan suap dalam pembahasan APBN-P 2013 untuk Kementerian ESDM. Ini karena Sutan telah memberikan banyak informasi kepada penyidik KPK bahwa tak hanya dirinya yang menerima suap. Dengan demikian, sangat mungkin ada tersangka baru dalam kasus ini yang akan ditetapkan KPK.
”Saya kira kemungkinan (tersangka baru) itu sangat terbuka. Dari hasil pemeriksaan yang kami dengar, Pak SBG (Sutan Bhatoegana) memberikan informasi yang cukup penting dalam dugaan tindak pidana korupsi pembahasan APBN-P 2013 di Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR. Tentu nanti ada hal-hal yang bisa dikembangkan dari keterangan tersangka atau saksi,” kata Johan.
KPK menetapkan Sutan sebagai tersangka pada 13 Mei 2014. Sutan dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP merupakan pasal penyertaan yang mengonstruksi sangkaan KPK bahwa Sutan bukan penerima suap tunggal dalam kasus ini.
Dugaan penerimaan suap oleh Sutan bagian dari pengembangan kasus tertangkap tangannya mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini oleh KPK pada 13 Agustus 2013. Rudi ditangkap setelah menerima uang suap dari Komisaris Kernel Oil Pte Ltd Simon Gunawan Tanjaya.
Ihwal dugaan suap yang tak hanya mengalir kepada Sutan ini diungkap Rudi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Saat bersaksi untuk terdakwa Simon, Rudi mengungkapkan, ada permintaan uang oleh anggota Komisi VII DPR yang diistilahkan dengan tunjangan hari raya (THR).
”Muncul permintaan THR DPR dari Komisi VII. Di sisi lain, ada tawaran beberapa orang bersedia memberi bantuan 200.000 dollar AS,” ujar Rudi.
Menurut Rudi, uang yang disebut THR untuk anggota Komisi VII itu diserahkan melalui Tri Yulianto, anggota Komisi VII DPR yang adalah rekan satu fraksi Sutan (Kompas, 29/11/2013).
Rudi kemudian divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 29 April 2014. Dalam amar putusan terhadap Rudi, dinyatakan bahwa dia juga pernah menyerahkan 200.000 dollar AS kepada Sutan.
”Tanggal 26 Juli 2013, uang tersebut diserahkan Deviardi kepada terdakwa. Oleh terdakwa lalu diserahkan kepada Sutan Bhatoegana 200.000 dollar AS. Sisanya disimpan di safe deposit box,” kata hakim Purwono Edi Santosa.